Lampung Tengah, 14 Mei 2026 –Gelombang penolakan terhadap rencana rehabilitasi total Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah terus bergulir. Setelah sebelumnya kritik datang dari anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar, kini penolakan muncul dari tokoh masyarakat Kampung Mujirahayu, Kecamatan Seputih Agung.
Rencana rehabilitasi gedung DPRD dengan anggaran lebih dari Rp10 miliar dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya terkait pembangunan infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.
Amar Makrub, tokoh masyarakat sekaligus penggagas pembangunan jalan swadaya di Kampung Mujirahayu, mengaku kecewa mendengar rencana rehab total gedung DPRD tersebut. Menurutnya, masyarakat lebih menginginkan pembangunan jalan yang layak dibandingkan renovasi gedung yang dinilai masih layak digunakan.
Amar mengatakan, selama puluhan tahun masyarakat di wilayahnya minim perhatian terkait pembangunan jalan. Karena itu, dirinya bersama warga terpaksa melakukan pembangunan secara swadaya untuk memperbaiki jalan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Ia menyarankan agar rencana rehabilitasi total gedung DPRD dihentikan atau setidaknya dikaji ulang, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak bagi masyarakat. Menurutnya, jika memang diperlukan perbaikan gedung, rehabilitasi cukup dilakukan seperlunya tanpa menghabiskan anggaran terlalu besar.
Masyarakat Kampung Mujirahayu berharap pemerintah daerah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, baik di kampung mereka maupun di wilayah lain di Lampung Tengah.
Sebelumnya, warga Kampung Mujirahayu berhasil membangun jalan poros tahap pertama secara swadaya. Untuk pembangunan tahap kedua, masyarakat telah berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp80 juta guna membangun jalan sepanjang 200 meter dengan ketebalan 30 sentimeter.
