Lampung Tengah, 12 Mei 2026 – Banyaknya keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur membuat Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Tengah sepakat tidak rehab total gedung DPRD yang disebut menelan anggaran hingga Rp10 miliar.
Penolakan terhadap rencana rehabilitasi total gedung wakil rakyat tersebut mulai bermunculan. Sebelumnya, sikap serupa juga disampaikan salah satu anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan yang menilai kebijakan itu kurang tepat di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini.
Pasalnya, masih banyak infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan membutuhkan perhatian serius, terutama jalan rusak di wilayah barat Lampung Tengah serta jembatan di Kecamatan Way Pengubuan yang hingga kini belum tersentuh perbaikan.
Anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Golkar, Haji Umar, membenarkan bahwa gedung DPRD memang memiliki beberapa titik yang perlu diperbaiki. Namun menurutnya, rehabilitasi tersebut tidak harus menelan anggaran hingga lebih dari Rp10 miliar.
“Kalau memang ada kerusakan cukup dilakukan rehab kecil saja, jangan sampai pembangunan untuk masyarakat justru terabaikan,” ujar Umar.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil kebijakan, terlebih di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan saat ini.
Menurutnya, anggaran rehabilitasi gedung DPRD sebaiknya kembali diefisienkan agar pembangunan infrastruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat dapat segera direalisasikan.
Umar menilai pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya jauh lebih penting agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Lampung Tengah secara luas.